detikinvestigasi.com

SMA Negri Sederajad Kembali Melakukan Pungutan SPP, Apa Pungsinya PERMENDIKBUD nomor 75 tahun 2016

Kamis 05/10/2017

BATAM.DETIKINVESTIGASI.com, – Dengan adanya kembali pungutan uang SPP atau bahasa lain uang komite di dunia pendidikan SMA Negri sederajad di wilayah Batam – Kepri, menjadi beban yang memberatkan  bagi orang tua murid.

Uang yang dipungut dari orang tua siswa oleh pihak sekolah SMA Negri sederajat sungguh dipertanyakan. Pungutan yang konon katanya uang komite ini tidak didasari oleh aturan dan peraturan yang jelas. Bisa disebut sejenis pungli atau apapun itu namanya.

Pungutan sumbangan disekolah diatur oleh PERMENDIKBUD nomor 75 tahun 2016, dimana Bantuan sekolah yang dikeluarkan oleh orang tua siswa merupakan sukarela dan bersifat temporeri, tidaka ada disebut SPP atau uang komite

Permendikbud ini juga mengatur tenteng keanggotaan Komite Sekolah, mengenai jumlah Anggota Komite serta muatan persen jumlah orang tua dan tokoh masyarakat. termasuk larangan mengenai unsure Politik tidak bisa ikut dalam anggota Komite sekolah.

Timbul pertanyaan, Dasar apa pungutan ini dilakukan? Dan apa dasar hukumnya pungutan ini disebut SPP atau uang komite? Jika pungutan ini diatur oleh Pergub, mana pergubnya? Sementara Pemerintah Pusat sudah menarik subsidi dari masyarakat guna mendukung pendidikan bagi generasi bangsa ini.

Salah satu contoh  Sekolah Menengah Atas (SMA) Negri 5 Batam, mengeluarkan surat edaran perihal pemberitahuan penarikan SPP  sebesar Rp 150.000/bulan kepada orang tua siswa, oleh Bahtiar sebagai kepala sekolah.

“Iya, SPP kita sedikit lebih mahal dari ketentuan yang dikeluarkan Gubernur. Namun hal itu sudah kita pertimbangkan dan disepakati bersama,” Katanya Pada tim media ini Rabu, (4/10/2017).

Kepala Sekolah SMA Negri 15 Kampung Jabi Nongsa pun sudah mengeluarkan surat edaran kepihak orang tua siswa untuk membayar SPP (Sumbangan Pendanaan Pendidikan) atau uang komite, dengan aturan paling lambat Tanggal 10 setiap bulannya, Surat edaran pungutan ini didasari Surat Edara Gubernur Nomor : 842/1177/SET.

jika ini pungutan resmi sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia ini, mungkin orang tua siswa pasti tidak keberatan. tetapi jika pungutan ini tidak berdasar hukum yang jelas, maka bisa dikatakan pungli berjamaah.

Dengan adanya pungutan SPP atau desebut uang komite di setiap sekolah SMA Negri sederajad yang ada di Kota Batam, menjadi beban yang sangat berat bagi orang tua murid, sudah seharusnya pemerintah pusat menanggapi dengan serius keluhan orang tua murid yang ada di Batam, dan sudah seharusnya pemerintah pusat menanggapi dengan serius Edaran Gubernur Kepri Nomor : 842/1177/SET. Untuk melakukan pungutan uang sekolah terhadap orang tua murid SMA Negri sederajad. ( G P/ Red)




Share on Google Plus

About Detik Investigasi

0 komentar:

Posting Komentar