detikinvestigasi.com

RUU KUHP Disahkan, Jurnalis, Aktivis dan Kritis Terancam Pidana.


Jakarta- Detikinvestigasi.com Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Penyelamatan dan Pemanfaatan Asset Negara Republik Indonesia, Mendesak DPR-RI dan PEMERINTAH untuk Membatalkan Pengesahan RUU KUHP Penghinaan Pemerintah Karena Menabrak Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan PERS

Rapat paripurna Komisi III DPR RI pada Rabu besok, 14 Februari 2018, akan membahas nasib revisi draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Disesalkan dalam draft RKUHP Banyak peraturan yang akan membungkam kemerdekaan pers, demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan telaah sejumlah pasal dalam draft revisi RUU KUHP tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Penyelamatan dan Pemanfaatan Asset Negara Republik Indonesia (DPP-LPPAN-RI) berpendapat bahwa DPR RI dan pemerintah harus menunda pengesahannya.

Kami beralasan, beberapa pasal dalam RUU KUHP tersebut:

1. Mengancam kemerdekaan dan sikap kritis para jurnalis.
2. Jurnalis rawan dikriminalisasi.
3. Mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga.
4. Dapat memberangus proses berdemokrasi.
5. Tidak melindungi rakyat, justru spiritnya hendak melindungi penguasa

 Tak sejalan dengan spirit UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal-pasal dimaksud di antaranya:

1. Pasal 309 ayat (1) perihal “Berita Bohong”

2. Pasal 328 – 329 perihal contempt of court.

3. Pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia

4. Pasal 262 – 264 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wapres.

5. Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan telaah atas pasal-pasal tersebut (URAIAN TELAAH, terlampir) yang telah dilakukan, kami menyatakan sikap:

1. Hentikan seluruh usaha untuk mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan

2. Meminta pemerintah untuk manarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait

3. RUU KUHP harus memihak dan melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa

LAMPIRAN

URAIAN pasal yang kami anggap rawan memenjarakan jurnalis dan orang-orang kritis sebagai berikut:

1. Pasal 309 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Penjelasan frasa “mengakibatkan keonaran” pada ayat (1) tersebut berpotensi multitafsir dan sangat rentan untuk mengkriminalisasi jurnalis yang kesehariannya mencari berita.

Semisal jurnalis membuat berita berdasarkan informasi dari narasumbernya. Namun, ketika berita tersebut sudah dipublikasikan dan ternyata narasumber tidak akurat atau tidak betul memberi informasinya, maka jurnalislah yang akan dianggap memberitakan kebohongan. Sehingga bisa jadi alasan jurnalis tersebut dikriminalisasi.

2. Pasal 328-329 perihal contempt of court.

Pasal 329 huruf (d) berbunyi “Mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak Hakim dalam sidang pengadilan.”

Pasal ini bisa mengkriminalkan jurnalis yang meliput di pengadilan. Sebab hakim atau pihak manapun bisa memperkarakan karya jurnalistik dengan alasan mempengaruhi integritas hakim karena berita yang dipublikasikan dianggap tidak sesuai dengan yang mereka inginkan.

Apabila merujuk Pasal 328, maka jurnalis bisa dikenakan pidana 5 tahun penjara karena perbuatan tersebut.

3. Pasal 494 Tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia.

Pasal ini berbunyi “Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau profesinya baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.


5. Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

Pasal 284 berbunyi: Setiap orang yang dimuka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

Pasal 285 berbunyi: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan  rekaman, sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah  dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sama dengan pasal penghinaan Presiden dan Wapres, Pasal 284 dan 285 jelas menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga negara.

Kedua pasal ini dapat membungkam jurnalis yang mengeritik pemerintah melalui karya jurnalistiknya.

Padahal pada 2007 lalu, MK juga telah membatalkan ketentuan tentang penghinaan kepada pemerintah, yaitu Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP.

Pasal-pasal pada KUHP ini serupa atau senafas dengan Pasal 284 dan 285 dalam draft revisi RUU KUHP.


sumber : Penalampungnews.com
Editor.   : JP
Share on Google Plus

About Detik Investigasi

0 komentar:

Posting Komentar