detikinvestigasi.com.Mesuji.Lampung. Ratusan jurnalis dari berbagai aliran Organisasi Wartawan yang ada dikabupaten Mesuji menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mesuji pada Senin (17/03/2025) lalu.
Para peserta aksi damai tersebut menuntut agar Diskomimfo Mesuji berlaku transparan dalam kebijakan pemesanan advertorial dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang dinilai tidak adil dan tidak merata.
Dalam aksi tersebut, para jurnalis menyoroti kebijakan pemesanan advertorial yang dianggap tebang pilih. Berdasarkan data, sebanyak 48 media telah menerima pesanan advertorial dalam dua tahap. Sebanyak 21 media menerima pembayaran lebih awal, sementara 27 media lainnya baru dibayarkan minggu lalu.
Selain itu, mereka mempertanyakan nominal pembayaran advertorial yang tidak sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH), dengan nilai bervariasi mulai dari Rp10 juta, Rp16 juta, hingga Rp48 juta.
Di tengah aksi yang berlangsung, mencuat dugaan adanya oknum pendemo yang menerima uang Rp500 ribu, sebut saja nama ( HER ), HER ini diduga menerima uang dari pihak tertentu, meski motif dan tujuannya belum jelas, Informasi ini diperoleh dari staf Kominfo Mesuji, yang menyebut bahwa HER, meminta uang mengatas namakan para pendemo yang sedang menggelar aksi dihalaman pemkab Mesuji.
Terpisah, Gus manto selaku salah satu ketua dari organisasi wartawan yang ada dimesuji mengecam keras tindakan Oknum HER, yang dengan sengaja meminta uang mengatas namakan peserta aksi.
“Insiden ini mencerminkan beragam karakter di lapangan, Ada jurnalis yang memang bersungguh – sungguh memperjuangkan transparansi, namun ada pula yang diduga memanfaatkan situasi” ungkap Gus manto.
“Kasus ini juga menjadi sorotan, mengingat isu integritas di dunia jurnalistik yang kerap menghadapi tantangan antara idealisme dan kepentingan pribadi” tambah Gus manto.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Kominfo Mesuji terkait tuntutan para jurnalis maupun dugaan keterlibatan oknum pendemo tersebut.
Para peserta aksi berencana terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan kebijakan yang lebih transparan.
Terkait atas nama (HER) Sampai detik ini tidak dapat dihubungi Oleh Gusmanto selaku Korlap.
Laporan: Khl.
