oleh

PJ.Bupati Buru DR. Djalaludin Salampessy Di Tuding Tak Menghargai Undangan Rapat Kerja DPRD Kabupaten Buru.

Detikinvestigasi.com.Namlea.Buru.
Penjabat Bupati Buru Dr. Djalaludin Salampessy menyayangkan adanya pernyataan bahwa dirinya tidak menghargai lembaga Dewan karena tidak hadir saat diundang mengikuti Rapat Kerja Lintas Komisi di DPRD Kabupaten Buru pada tanggal 16 November 2022, kemarin.

Pernyataan ini menyusul tudingan ketua Fraksi Gerakan Rakyat Sejahtera (GRS) M. Rustam Fadli Tukuboya yang menyatakan Penjabat Bupati Buru Jalaludin Salampessy telah menggap remeh dan tidak menghargai lembaga DPRD karena tidak menghadiri undangan Rapat yang digelar di kantor DPR.

Salampessy yang saat ini berada di Ambon mengikuti pembukaan Popmal 4 Maluku, ketika dihuhubungi lewat telepon seluler menjelaskan, bahwa ketidakhadiran dirinya dalam rapat dengan DPRD sudah dikoordinasikan dengan ketua Dewan M. Rum Soplestuny. “Terkait pertemuan dengan DPRD, pada pagi hari saya sudah konfirmasi dengan ketua Dewan. Ketua dewan menjawab sudah dikonfirmasi oleh Sekwan atas permintaan Sekda bahwa waktu akan disesuaikan. Kebetulan Rabu pagi Kabag Bappeda, Keuangan, serta Bapenda baru datang dari Jakarta dan belum merampungkan laporan sehingga minta waktu untuk disesuaikan sebelum undangan DPRD datang,” kata Salampessy.

Salampessy menjelaskan, pihaknya selalu siap untuk rapat dengan DPRD baik dalam forum resmi maupun tidak resmi. DPRD adalah mitra untuk membangun Bupolo sehingga agenda rapat dengan DPRD tetap menjadi perioritas. Ia berharap agar kedepan tidak lagi terjadi seperti ini, maka ketika sudah dikonfirmasi seharusnya langsung disampaikan ke seluruh fraksi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini,” tutur Salampessy.

Lanjut Salampessy, berbagai upaya peningkatan PAD selalu dilakukan yang akan berdampak pada daerah termasuk pada upaya memperhatikan aspirasi masyarakat bersama DPRD.

Jalaludin menambahkan, karena pagi hari dirinya sudah berkordinasi dengan ketua Dewan, maka ia kemudian melakukan kunjungan kerja bersama beberapa OPD ke Wainibe guna mengevaluasi ekspor plywood di pabrik WWI melalui Tol laut untuk meningkatkan PAD. Ia mengatakan 2 tahun terakhir PAD tidak pernah naik dari 37 M, sementara belanja tahun berjalan membengkak.

“Saya juga melakukan persiapan pelepasan kontingen Popmal karena kebutuhan kontingen baru tiba pagi hari, termasuk persiapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) laporan kunjungan ke Mendagri,” imbuhnya.

(Usman.T)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed